Kuota BBM Pamekasan Naik pada 2026, Antrean Panjang Masih Terjadi di Sejumlah SPBU

KABAR MADURA | Masalah membeludaknya pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan pertalite sejak awal tahun hingga September 2026 di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sempat diantisipasi Pertamina. Salah satunya menambah jumlah kuota untuk Pamekasan.

Namun dengan maraknya antrean panjang di sejumlah SPBU di Pamekasan masih  menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat mengenai potensi kelangkaan BBM, terutama bagi pelaku upaya kecil, nelayan, dan petani.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setdakab Pamekasan, Sripuji Harijani, mengatakan bahwa di tahun 2026, kuota BBM jenis solar dan pertalite di Pamekasan dipastikan mengalami kenaikan dari tahun 2025.

Untuk solar, tahun 2025 mendapatkan kuota 32.000 kiloliter (kL). Sedangkan kuota di tahun 2026 naik menjadi 36.431 kL, naik sebesar 4.431 kL. Sedangkan untuk Pertalite, kuota di tahun 2025 sebesar 77.000 kL, sedangkan untuk kuota tahun di tahun 2026 naik 3.544 kL, sehingga sebanyak 80.544 kL.

Mengenai teknis pembagian alokasi harian dan bulanan ke setiap SPBU, Puji menjelaskan bahwa kewenangan tersebut sepenuhnya berada di pihak penyalur dan regulator hilir.

“Yang ngatur SPBU itu Pertamina nan tahu. Nanti mau diatur per bulannya berapa, per harinya berapa, itu tergantung SPBU dan Pertamina,” tambahnya.

Dia juga menambahkan bahwa BPH Migas menetapkan kuota wilayah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan nan ada di lapangan. 

“BPH Migas itu memberikan kuota berasas realisasi,” jelasnya, Selasa (8/9/2026).

Sementara mengenai sistem pembelian BBM bersubsidi menggunakan surat rekomendasi bagi sektor unik seperti nelayan dan petani, Puji menjelaskan bahwa publikasi dan penghitungan tersebut dilakukan oleh OPD mengenai melalui aplikasi khusus.

“Untuk jatah nan ada surat rekomendasinya, itu ada di dinas perikanan dan pertanian. Ada aplikasinya, kelak dimasukkan datanya, usahanya, baru keluar perhitungannya,” lanjutnya.

Puji berambisi penyesuaian kuota pada tahun 2026 tersebut dapat menjaga stabilitas pasokan BBM bersubsidi di wilayah sehingga seluruh kebutuhan sektor produktif masyarakat dapat terlayani dengan baik. (fit/waw)