Bupati Bangkalan Teken MoU Investor, 80 Persen Tenaga Kerja Ditarget dari Putra Daerah

KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan meneken Nota Kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Wiraraja Madura, Vice President Odasco LLC, serta Chairman Suz苏州 Artisan Decoration Engineering Co., Ltd., di Pendopo Bupati Bangkalan, Kamis (10/9/2026).

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong investasi dan pengembangan area industri di Bangkalan. Pemkab juga memastikan investasi nan masuk dapat memberikan akibat langsung terhadap masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengatakan, pemerintah wilayah bakal memberikan support untuk menciptakan kepastian bagi investor, mulai dari proses penyiapan letak hingga kebutuhan tenaga kerja.

Lukman menyebut, sejumlah penanammodal apalagi telah menyatakan kesiapan untuk membangun akomodasi industri di Bangkalan. Saat ini, pemerintah wilayah tetap mendorong proses penyiapan lahan dan pematangan lokasi.

“Prinsipnya mereka sudah bagian dari Wirara Raja. Artinya, memang mereka sudah ada. Bahkan sudah ada tiga perusahaan nan siap bangun di Bangkalan, tinggal penyiapan tanah dan pematangannya,”ujarnya.

Menurutnya, rencana itu merupakan bagian dari kerja sama dengan pihak area industri. Pemerintah daerah, kata dia, bakal mengambil posisi sebagai pihak nan memberikan support agar proses investasi dan pengembangan industri dapat melangkah lebih mudah.

“Karena ini kan join, kerja sama antara Wiraraja dengan tentunya mempermudah di dalam proses kerja sama dan penyelenggaraan daripada rencana industri,” ujarnya.

Selain mendorong masuknya investasi, Pemkab Bangkalan juga memberi perhatian terhadap akibat langsung nan dirasakan masyarakat, khususnya dalam perihal kesempatan kerja.

Politisi PDI Perjuangan itu, pihaknya telah meminta agar sebagian besar tenaga kerja nan nantinya terserap berasal dari putra daerah. Pemkab Bangkalan apalagi menargetkan 70-80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal.

“Kami sudah minta agar kuota daripada putra wilayah paling tidak 70–80 persen. Itu nan kemudian angan kita lantaran memang kebutuhan kita di situlah,” tegasnya.

Permintaan tersebut, lanjut Lukman, telah disampaikan sejak komunikasi awal dengan para investor. Bahkan, pihak penanammodal disebut menyatakan kesanggupan untuk memenuhi komposisi tenaga kerja lokal tersebut.

“Sebetulnya kami minta 60-70, mereka siap 80 persen. Dan mereka, teman-teman penanammodal itu memang komitmen di situ,” ungkapnya.

Dari sisi lokasi, Lukman menegaskan, area nan menjadi sasaran investasi berada tidak jauh dari wilayah nan telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Salah satu titik nan disebut berada di area Kecamatan Socah.

Untuk tahap awal, kebutuhan lahan diperkirakan mencapai sekitar 200-500 hektare. Sementara itu, sasaran pengembangan area secara keseluruhan dapat mencapai sekitar 3.000 hektare.

Lukman menuturkan, proses pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pihak swasta. Pemkab Bangkalan tidak mengeluarkan anggaran untuk pembebasan lahan, tetapi memberikan support dari sisi pemerintah daerah.

“Pembebasan murni swasta semuanya. Artinya pembebasan dan sebagainya itu pemerintah wilayah tidak mengeluarkan apa-apa, hanya support,” jelasnya.

Untuk memperkuat kepastian norma bagi investasi, Pemkab Bangkalan juga tengah menyiapkan izin wilayah nan berangkaian dengan industri dan investasi.

Regulasi tersebut nantinya diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah wilayah dalam menjalin kerja sama dengan investor, termasuk berangkaian dengan komitmen penggunaan tenaga kerja lokal.

“Kami lagi menyusun perda mengenai dengan industri alias investasi. Lagi nyusun perda itu, kemudian itu nan bakal jadi kekuatan norma kita,” tegasnya.

Setelah izin tersebut tersedia, pemerintah wilayah bakal mempunyai dasar nan lebih kuat dalam menyusun perjanjian kerja sama dengan pihak investor.

“Nanti pasti ada PKS, perda menjadi dasar dengan pihak penanammodal ini,” lanjutnya.

Sementara mengenai tahapan investasi, Lukman menyebut secara administratif rencana tersebut telah masuk dalam proses nan berangkaian dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsultan nan menangani persiapan proyek juga disebut telah bekerja sejak sebelumnya. (fik/zul)